Pengawalan yang dilakukan BI bersinergi dengan beberapa pihak ini tak lain karena menyadari bahwa UMKM memiliki keterbatasan, baik dari sisi pengetahuan hingga teknologi.
Pada umumnya pelaku UMKM dapat membuat kesepakatan dengan pembeli di luar negeri, namun kerap dihadapkan persoalan ketika buyer meminta produk dalam jumlah yang besar.
“Umumnya UMKM bermasalah pada ketersediaan bahan baku, misal menyediakan daun purun untuk memenuhi permintaan anyaman. Sehingga mereka sulit untuk menjaga kuantitas dan kualitas,” kata dia.
Terlepas dari beragam persoalan itu, sebenarnya UMKM sudah layak menjajal pasar global karena selama pandemi ini sebagian besar sudah mengaplikasikan digital marketing dan digital payment.
BI mencatat dari 295 ribu menchant di Sumsel terdapat 90 persen pelaku UMKM yang sudah menerapkan digitalisasi. “Saat ini BI sedang menjali kerja sama dengan perusahaan perantara (aggregator) untuk membuka akses pasar pelaku UMKM ke luar negeri. Inilah salah satu solusinya,” katanya.