"Sampai nanti ada informasi akan dipanggil satu persatu. Perampinganlah bahasanya itu. Kalau dirumahkan itu bisa saja tidak dipakai lagi kan. Kalau perampingan kan kita menyisir mencari yang rajin, disiplin, dan yang selalu ngantor, kira-kira seperti itu," katanya.
Informasi TKS dirumahkan ini telah menyebar luas dan sebagian masyarakat menduga terkait pilkada atau politik balas dendam. Apalagi pilkada yang diikuti petahana ini sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Syahron Nazil menyebut bahwa untuk memperkerjakan atau tidak merupakan kewenangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan.
"Itu hak dan kebijakan OPD terkait. Apakah masih membutuhkan TKS tersebut atau tidak. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan. Seperti disiplin kerja, efektifitas, dan lainnya," katanya.