PALEMBANG, iNews.id - Pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan (Sumsel) diminta membentuk tim untuk mendata angka kemiskinan. Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyakini bahwa data yang tersaji saat ini tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Menurut mantan Bupati Ogan Ilir dua periode ini, pendataan kembali angka kemiskinan demi ketepatan sasaran bantuan dari pemerintah. "Benar-benar harus turun langsung agar data yang ada ini juga benar-benar valid," kata Mawardi.
Ia mengatakan pemprov sangat membutuhkan data akurat terbaru karena memiliki perhatian terhadap penurunan angka kemiskinan. Angka penduduk miskin di Sumatera Selatan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020.
Berdasarkan data yang dirilis BPS, kemiskinan di Sumsel meningkat 12,98 persen pada 2020. Sementara, pada tahun 2019, angka penduduk miskin sebesar 12,56 persen.
Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin itu menempatkan Sumsel dalam urutan ke-10 provinsi miskin di Indonesia. Sementara, untuk wilayah Sumatera, Sumsel berada di urutan ketiga, setelah Aceh di urutan pertama dan Bengkulu urutan kedua.