PRABUMULIH, iNews.id - Wali Kota PrabumulihRidho Yahya mengancam akan melaporkan seluruh ketua RT dan RW yang tersebar di enam kecamatan. Ancaman tersebut agar dalam proses pendataan warga calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak direkayasa dan asal - asalan.
Saat ini sekitar 699 Ketua RT dan RW tengah melakukan pendataan warga tidak mampu untuk menjadi calon penerima BLT yang akan diberikan Pemkot Prabumulih. BLT kompensasi kenaikan BBM itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,5 miliar.
"Bantuan ini khusus bagi warga miskin yang tidak terdata sebagai penerima program lain seperti PKH. Karena itu, ketua RT dan RW akan saya laporkan ke penegak hukum jika ada orang kaya terdata sebagai penerima bantuan," ujar Ridho Yahya mengancam, Senin (3/10/2022).
Ridho menjelaskan, ketua RT harus membuat pernyataan terkait data calon penerima BLT, yang kemudian akan diverifikasi. "Jika nantinya ditemukan data asal-asalan seperti memasuki warga yang tidak berhak, maka dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum," katanya.
BLT ini segera disalurkan setelah pendataan selesai dan data calon penerima terverifikasi memang berhak untuk mendapatkan bantuan. Untuk besaran bantuan per orang akan dihitung berdasarkan jumlah calon penerima.
Sementara itu, Ketua DPRD Prabumulih Sutarno juga angkat bicara terkait BLT kompensasi dampak kenaikan BBM subsidi ini. Sutarno meminta petugas yang nantinya menyalurkan BLT, tidak melakukan pemotongan seperti yang terjadi di daerah lain.
"Jangan dipotong, jangan sampai ada pemotongan. Itu hak warga saudara kita yang kurang mampu dan terdampak kenaikan BBM," katanya.