Sengketa lahan usaha tani di Siosar berkaitan dengan penyediaan lahan bagi warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Lahan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, dan Dusun Lau Kawar di Kecamatan Namanteran, serta Desa Mardingding di Kecamatan Tiganderket.
Wilayah tersebut direkomendasikan untuk direlokasi oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada 7 Juli 2015 akibat erupsi Gunung Sinabung.
Setelah bertahun-tahun tinggal di posko pengungsian, hingga 2019 warga mendapatkan bantuan sewa lahan dan rumah. Mereka kemudian memperoleh hunian tetap (huntap) serta lahan usaha tani di Siosar pada 2023.
Namun, penyediaan lahan usaha tani sempat menghadapi gugatan dari masyarakat sekitar sehingga prosesnya harus melalui tahapan hukum yang panjang.
Setelah memperoleh putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap pada 2026, penyiapan lahan usaha tani akhirnya dapat dilaksanakan. Pengerjaan lahan tersebut mulai dilakukan pada 6 November 2026.