MEDAN, iNews.id - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Senin (7/9/2020). Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tata Cara Pengakuan, Perlindungan Hak, dan Penetapan Masyarakat Adat Sumut.
Dalam aksinya massa menilai keberadaan Undang-Undang dan Perda tersebut sangat penting dalam perjuangan masyarakat adat. Untuk itu, mereka mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mendesak DPRD segera menyelesaikan Perda tersebut.
Selain mendesak penyelesaian perda tersebut, Ketua AMAN Sumut, Ansyurdin meminta pemerintah dan anggota dewan melibatkan masyarakat adat dalam pembahasan peraturan tersebut.
"Saya sudah sampaikan kepada pemerintah untuk melibat masyarakat adat dalam pembahasan perda. Ini penting agar kepentingan masyarakat adat terkait hak-haknya dijamin dalam perda," kata Ansyurdin, Senin (7/9/2020).
Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan agraria di sejumlah daerah di Sumut. Dalam sejumlah persoalan agraria, masyarakat adat kerap mendapat kekerasan hingga penggusuran paksa.
"Masyarakat adat sudah bertekad untuk mempertahankan tanah ulayatnya. Karena itu sangat penting melibatkan masyarakat adat dalam rancangan pembangunan daerah," ucapnya.
Selain berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, masyarakat adat juga menggelar aksi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut dan Kantor DPRD Sumut.