MEDAN, iNews.id - DPRD Kota Medan mengupayakan mediasi selebgram Ratu Entok alias Irfan Satria Putra dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Hal ini setelah viral di media sosial ulah Ratu Entok karena dianggap menghina profesi perawat.
"Maksudnya, kami mengutamakan upaya musyawarah dan mufakat. Jangan sampai dibawa ke ranah hukum," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan Sudari usai memimpin rapat dengar pendapat yang dihadiri sejumlah anggota dewan, Ratu Entok sebagai terlapor di Polda Sumut dan Ketua PPNI Kota Medan Jefri Banjarnahor serta sejumlah perawat, Senin (3/5/2021).
PPNI Sumut diketahui telah melaporkan selebgram Ratu Entok ke Polda Sumut dengan nomor register STTLP/B/791/IV/2021/SPKT/POLDA SUMUT tertanggal 30 April 2021. Dia diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Kalau misalnya laporan itu dicabut PPNI, bisa kami lanjutkan. Tapi kalau tidak, ya silakan dilanjutkan di ranah hukum," ujar Sudari.
Ratu Entok dalam rapat dengar pendapat tersebut meyakini ada oknum yang dengan sengaja membesarkan kasus itu menggunakan Undang-Undang ITE.
"Saya bersedia minta maaf dan mengklarifikasi. Ini, suara rakyat. Jangan saya disudutkan," katanya.