SIMALUNGUN, iNews.id - Anggota DPRD SimalungunJoel Sinaga mendorong pemerintah kabupaten segera memastikan regulasi pengalihan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat. Kepastian kebijakan tersebut dinilai penting agar anggaran daerah pada 2027 dapat dialihkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian.
Joel meminta Pemkab Simalungun lebih proaktif mengejar kepastian regulasi kepada pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengantisipasi perubahan skema pembiayaan sebelum APBD 2027 ditetapkan.
"Pemkab harus lebih proaktif mengejar regulasinya ke pusat," kata Legislator Partai Perindo yang duduk di Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun ini, Kamis (12/11/2026).
Joel mengungkapkan, informasi yang diterimanya menyebutkan rencana pengalihan pembayaran gaji PPPK ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dibahas dan diputuskan dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPR RI dan Menteri Keuangan. Kebijakan tersebut disebut-sebut mulai berlaku pada awal 2027.
Meski demikian, aturan resmi yang menjadi landasan pelaksanaannya belum diterbitkan. Padahal, kepastian skema pembiayaan dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat memperhitungkan perubahan beban belanja pegawai dalam penyusunan anggaran tahun depan.