Dia mengatak Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus proaktif melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pemerinta daerah (pemda) lain seperti Kabupaten Deliserdang, Karo dan Simalungun yang merupakan daerah hulu dari 9 sungai yg melewati Kota Medan.
Dia juga mengatakan kemampuan lobi pemko Medan ke pemerintah pusat menjadi kunci agar mendapatkan bantuan teknis karena kemampuan fiskal Pemkot Medan sangat terbatas. Selain tata ruang dan sistem drainase, banjir di Kota Medan akibat belum selesainya pembangunan Bendungan Lau Simeme yang berlokasi di Desa Kuala Dekah, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang.
Menurut Firdaus mengatakan Bendungan Lau Simeme ini merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tata kelola air, khususnya banjir di Kota Medan. Karena bendungan yang didisain memiliki kapasitas tampung 22 juta meter kubik yang jika selesai bisa mengurangi 60 persen beban air limpasan (banjir) yang selama ini selalu mengancam Kota Medan.
"Bendungan Lau Simeme ini merupakan solusi yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, hingga saat ini realisasi pembangunannya baru sekitar 20 persen disebabkan oleh masalah pembebasan lahan/tanah. Jika bendungan ini selesai, 60 persen beban banjir di Medan bisa kita atasi," ucapnya.
Diketahui, tujuh kecamatan terendam banjir yakni Kecamatan Medan Maimun, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Baru, Medan Petisah dan Medan Polonia.