MEDAN, iNews.id - Ratusan buruh berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Selasa (25/8/2020). Massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI) ini menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo dalam orasinya mengatakan keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat merugikan kaum buruh. Sejumlah pasal yang diatur dalam RUU tersebut melegalkan tenaga outsourcing dan tidak lagi ada upah minimum kabupaten (UMK).
"Kondisi ini membuat para pekerja rentan diberikan upah di bawah UMK," kata Willy,sehingga pekerja rentan diberi upah dibawah UMK.
Selain itu, keberadaan RUU tersebut juga bisa membuat buruh terjebak dalam sistem kerja kontrak seumur hidup. Kemudian, jam kerja yang panjang, potensi hilangnya jaminan sosial, hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha dan potensi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) secara bebas.
"Kami meminta agar pihak DPRD Sumut sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan tuntutan para buruh di Sumut ke pemerintah pusat," katanya.
Dalam aksi itu, buruh juga meminta agar pemerintah bertanggung jawab penuh atas PHK terhadap pekerja atau buruh dengan alasan Covid-19.
"Kita juga menolak rencana pemerintah menunda iuran BPJS Ketenagakerjaan dan meminta agar kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut segera menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Sumut," ucapnya.