Terkait permasalahan itu, kata dia, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang ada di lima kabupaten/kota diminta untuk melakukan jemput bola ke SMA/SMK dan melakukan sosialisasi kepada warga.
Mereka yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah diminta untuk melakukan perekaman. Sehingga nantinya mereka bisa terdata sebagai calon pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 17 April 2019. “Kita akan gelar pelayanan terpadu pada 20 dan 21 Maret,” ucapnya.
Maladi menambahkan, Biro Pemerintahan juga akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menggelar sosialisasi di skeolah-sekolah.
Siswa yang sudah berusia 17 tahun atau akan berusia 17 tahun saat 17 April nanti sudah melakukan perekaman. “Waktunya memang mepet tetapi masih bisa diurus, agar bisa menggunakan hak pilihnya,” katanya.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan, masih banyaknya warga DIY yang terancam golput harus ditindaklanjuti serius agar jangan sampai warga yang berhak menggunakan hak pilihnya terabaikan karena tidak memiliki e-KTP.
“Pemerintah harus brupaya melakukan fasilitasi agar bisa melakukan perekaman. Jangan sampai mereka tidak bisa menggunakan hak-haknya,” tandas politisi muda PDIP.