Dia menuturkan, pada Senin (29/7/2019) lalu, warga sudah mengadukan masalah itu ke Komisi C DPRD DIY. Dalam pertemuan itu diketahui ada kompensasi yang besarnya mencapai Rp250 juta. Jika dibagi dengan warga terdampak, setiap kepala keluarga bisa mendapatkan kompensasi natara Rp400.000-500.000.
Menurut Parlan, warga ingin pengelolaan sampah di tempat ini dilakukan secara modern. Selama ini penanganan masih manual sehingga dampak bau masih sangat dirasakan. “Warga juga ingin dilibatkan dalam pengelolaan agar bisa mengontrol kebersihan lingkungan,” ucapnya.
Pengawas TPST Piyungan, Joko Riyanto mengatakan, tuntutan warga sudah disampaikan ke pusat. DLHK DIY hanya bisa menjembatani apa yang menjadi tuntutan warga. Harapannya sepekan ke depan bisa lagi dilakukan pertemuan. “Kita sepakat penutupan diakhiri siang ini dan minggu depan akan ada pertemuan lagi,” katanya.
Ketua Komisi C DPRD DIY Zuhrif Hidayat membenarkan bahwa tahun ini dewan telah menyetujui pemberian dana kompensasi bagi warga terdampat TPST Piyungan sebesar Rp250 juta. Hanya Dewan tidak mnegetahui detail teknis pencairan. Teknisnya ditangan eksekutif. “Kita setujui, tetapi teknis pencairannya kita serahkan ke eksekutif,” jelasnya.
Penutupan akses menuju TPST Piyungan, bukanlah kali pertama dilakukan warga. Pada Maret warga juga memblokade dan menuntut perbaikan sarana pengelolahan sampah yang lebih cermat. Komisi VII DPR sempat melakukan kunjungan kerja ke Piyungan.