Seluruh dokumen sudah disampaikan kepada tim untuk diverifikasi. Namun seperti apa prosesnya dan kekurangan data apa, desa tidak pernah diberitahukan.
“Komunikasi itu tidak pernah ada, jangan malah desa dikabarkan menghambat,” katanya.
Warga Kaligintung, sangat mendukung proses pembangunan jalur kereta. Mereka juga merelakan tanahnya dipakai untuk proyek. Namun harus ada kepastian pembayaran terhadap tanah terseut. Apalagi apraisal sudah dilakukan setahun lalu, dan NJOP juga naik.
“Jangan sampai rakyat itu merelakan tanahnya, tetapi sulit mendapatkan tanah pengganti. NJOP sekarang sudah naik lagi,” katanya.
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah I Jawa Bagian Tengah, Yurisal mengatakan, dalam pembayaran ada tahapan dan mekanisme yang harus ditempuh. Seluruh dokumen sudah disampaikan kepada BPN, dan juga diverifikasi oleh BPKP (Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan) maupun Lembagan Manajemen Aset Negara (LMAN).
“Awalnya memang dijadwalkan pada Desember dan selesai Februari, tetapi setelah itu ada perubahan aturan,” katanya.
Dirjend Perkeretaapian sudah melakukan upaya pararel terhadap proses yang ada. Namun dari verifikasi atas, datanya belum turun semuanya.