Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatakan program ini sudah digagas sejak 2021 saat pandemi Covid-19 namun baru bisa direalisasi pada 2023. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan anggaran dan menunggu landasan hukum.
“Ini sudah direkomendasikan sejak setahun lalu, untuk membantu pelaku usaha yang terpuruk karena pandemi Covid-19,” ujarnya.
Penjabat Bupati Tri Saktiyana mengatakan, program ini untuk memberikan kemudahan bagi UMKm untuk mengakses permodalan. Harapannya mereka bisa bangkit dan mampu mengembangkan usahanya.
“Yang penting prosesnya mudah dan cepat, karena tujuannya untuk membantu UMKM,” ujarnya.