Masyarakat Yogyakarta, kata Sultan, mempunyai anomali yang lebih mengutamakan berinvestasi pada aset. Sedangkan survei BPS tidak menghitung aset milik masyarakat.
"Berarti ada sesuatu yang sifatnya anomali kan gitu. Mungkin pola kebijakan itu berlaku seluruh Indonesia. Tapi di Jogja terjadi anomali seperti itu. Tapi kan BPS tidak bisa ubah (pola penghitungan) hanya untuk DIY," ujar Sultan.
Sultan juga membandingkan jumlah penduduk miskin di DIY jauh berada di bawah Jawa Tengah. Namun selama ini masyarakat hanya melihatnya pada prosentase bukan pada berapa banyaknya warga miskin
"Ya Jogja 11 persen kalau penduduk 3,7 juta jiwa ya kira-kira 400 ribu (penduduk miskin). Tapi kalau Jawa Tengah 9 persen memang lebih rendah, ning (tapi) kalinya kan 36 juta jiwa. Kan beda. Iya to," kata Sultan.
Sultan menyebut masyarakat miskin akan selalu ada. Dengan asumsi klasifikasi masyarakat miskin di DIY menghabiskan kurang dari Rp480 ribu untuk biaya hidup. Meskipun diberi bantuan klasifikasinya juga ikut naik.
"Tapi bagi saya no problem hanya sekarang bagaimana bantu orang miskin itu tidak mudah gitu Iho," terang Sultan.