Pemerintah, kata dia, sudah banyak mengucurkan anggaran untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat kecil. Salah satunya melalui bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Bahkan sejak tahun lalu sudah banyak warga yang mengembalikan dana bantuan sosial dari pemertintah.
“Pengeluaran dan penyaluran dana desa harus selalu tercatat, harus teliti dan tidak boleh ada yang tercecer. Kedua, aliran dana juga harus dibuat terbuka dan transparan,” katanya.
Wakil Bupati Kulonprogo Fajar Gegana mengatakan, pemerintah kabupaten Kulonprogo siap menerima informasi dan arahan-arahan dari Komite I DPD RI dalam masa kunjungan kerja tersebut.
“Arahan dari anggota DPD RI akan sangat bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Kulonprogo,” kata Fajar.