Pendidikan politik juga akan diberikan dengan menyasar kelompok masyarakat lain seperti pengurus partai politik, organisasi sayap, penyelenggara pemilu, dan komunitas masyarakat.
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto mengatakan, pelaksanaan pesta demokrasi berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kerawanan di masyarakat. Hal ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang.
“Kelompok tokoh masyarakat dan pengurus kampung harus mampu untuk memastikan kondisi di wilayah dalam suasana kondusif,” katanya.
Sejumlah kerawanan yang kerap memantik gesekan di masyarakat, seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK), atau kampung yang bebas alat peraga. Tahapn pemilu juga berpotensi meningkatkan suhu politik sehingga perlu diantisipasi.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan, suhu politik pada 2024 dimungkinkan bisa lebih memanas bila dibanding Pemilu 2019 apabila tidak dipersiapkan dengan baik. Partai politik dan penyelenggara pemilu harus bisa memberikan edukasi agar masyarakat tidak gagap.
“Jangan sampai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 tidak menjadi antiklimaks karena ketidaksiapan seluruh pihak,” ujarnya.