"Ada delapan kampus yang sudah MoU dengan KPU DIY. Tetapi MoU-nya tidak hanya petugas KPPS, tetapi juga sosialisasi, pendataan pemilih mahasiswa dan itu sudah berjalan, meskipun tidak ada mekanisme konversi SKS," katanya.
Menurutnya, jika kebijakan ini bisa terwujud maka akan ada banyak keuntungan bagi KPU dan mahasiswa itu sendiri. Salah satunya adalah KPU bakal memiliki tenaga muda yang diharapkan akan lebih teliti dan idealis.
"Akan ada keuntungan secara finansial juga, kemudian keuntungan secara pribadi mahasiswa karena secara langsung terlibat dalam proses demokrasi," ujarnya.
Oleh karena itu, untuk mendukung adanya kebijakan ini, KPU DIY bakal secara intens melakukan koordinasi dengan kampus-kampus untuk melibatkan mahasiswa pada Pemilu 2024 mendatang.