Pelayanan yang ada, bisa diakses masyarakat secara online, dengan terintegrasi sistem OSS (Online Single Submisision). Selain itu, dapat datang langsung (offline) ke lokasi.
Untuk itulah, Hasto meminta agar pelayanan yang ada bisa dikembangkan, dan terbuka dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.
"Jangan sampai akses pelayanan terhenti karena ada masalah. Begitu juga dengan kebutuhan SDM sudah bisa diatasi dengan mekanisme pengangkatan tenaga kontrak," kata dia.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Wilayah III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Damayani Setiastiyanti mengatakan, program mall ini sebetulnya sudah dirancang sejak 2017 lalu.
Pada tahun itu sudah ada tiga kota yakni di Jakarta, Surabaya dan Banyuwangi. Kemudian di 2018 dari target 15 kabupaten/kota baru setengahnya yang berjalan.
"Kulonprogo ini yang kesebelas dan pertama di Jawa Tengah serta DIY," ujar dia.