Sumiyati mengatakan, saat ini masih melakukan pemetaan wilayah yang rawan kekeringan. Pada 2019 lalu, kesulitan air bersih dialami 8.316 jiwa yang tersebar di delapan kapanewon/kecamatan. Dominasi tetap di Perbukitan Menoreh, seperti di Kapanewon Kokap, Kalibawang, Samigaluh dan Girimulyo. Namun dua wilayah lain di Lendah dan Sentolo juga ada beberapa kalurahan yang juga dilanda kekeringan.
Sementara itu, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kulonprogo, Hepy Eko Nugroho mengatakan, pihaknya memiliki anggaran penanggulangan kekeringan dari APBD Kulonprogo sebesar Rp80 juta. Dana ini akan dipakai untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dia akan berkoordinasi dengan Dinsos P3A, PDAM, Tagana dan PMI.
“Anggaran baru bisa dipakai kalau bupati sudah menetapkan status tanggap darurat kekeringan,” katanya.
Hingga kini, BPBD belum mendapatkan permohonan bantuan air bersih. Namun beberapa kelompok masyarakat sudah ada yang datang untuk menayakan ketersediaan air bersih dan mekanisme pengajuan bantuan.