Pemerintah juga harus melakukan komunikasi dengan paguyuban PKL. Relokasi harus mengedepankan prinsip bedol desa sehingga semua PKL pindah secara bersama-sama dan menempati lokasi yang baru.
”Ketika semuanya pindah di lokasi lama tidak boleh untuk berjualan. Dan yang penting kondisi pendapatan kami sama sehingga harus dilakukan penataan agar ekonomi pedagang juga tetap baik,”katanya.
Pada akhir Desember 2021, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah meresmikan rampungnya pembangunan los sementara untuk kebutuhan relokasi pedagang Malioboro dengan nilai Rp2,8 miliar. Pembangunan los tersebut menjadi bagian dari total 37 proyek fisik yang dikerjakan Pemerintah Kota Yogyakarta sepanjang 2021.