Dia juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersedia menjadi penyangga pelaksanaan PON XXII 2028.
Dari sisi pengawasan, Kejaksaan Agung dan BPKP akan dilibatkan sejak tahap awal untuk memastikan tata kelola anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Narendra Jatna, menyatakan siap memberikan pendampingan hukum selama proses persiapan.
“Kami akan mendampingi dan juga memberikan pendapat hukum serta mengawasi tata kelola sehingga menjadi satu kesatuan untuk kesuksesan PON 2028,” ujar Narendra.
Sementara itu, BPKP memastikan pengawasan mencakup seluruh tahapan mulai dari pengadaan, infrastruktur, hingga kebutuhan akomodasi atlet.
“Kami ingin memastikan tidak hanya sukses penyelenggaraan, tetapi juga persiapan hingga pertanggungjawaban keuangan berjalan akuntabel,” tegas Deputi BPKP, Susilo Widhyantoro.
Dengan pembentukan tim koordinatif ini, pemerintah berharap PON XXII 2028 dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan menjadi bagian penting pembinaan atlet nasional menuju ajang internasional.