Erick menjelaskan, langkah pemerintah sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan pentingnya menjaga keamanan nasional dan ketertiban dunia. “Langkah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta kewajiban Pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” sambungnya.
Lebih lanjut, Erick memastikan sanksi IOC tidak akan menghambat program olahraga nasional. Kemenpora tetap melanjutkan blueprint olahraga Indonesia, termasuk partisipasi di berbagai ajang besar seperti SEA Games, Asian Games, Youth Olympic, dan Olimpiade.
“Tentu kami sebagai Kemenpora menjalankan blueprint kami, yaitu ada event-event yang kita ikuti, SEA Games, Asian Games, mungkin Youth Olympic, Olimpiade, tetap kita harus ada blueprint-nya,” jelasnya.
Selain itu, dia menyebut pemerintah tetap berkomitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk fokus pada 17 cabang olahraga unggulan nasional. Erick juga meminta dukungan publik agar tidak termakan isu bahwa Indonesia dibekukan dari kompetisi internasional.
“Apalagi pemerintah pusat, bapak presiden meminta kita sudah harus fokus ke 17 cabor unggulan. Ini yang kita mohon dukungan media jangan sampai kita seakan-akan kita dibekukan tak bisa mengirim atlet. Kita masih melakukan pengiriman atlet,” tegasnya.
Erick menambahkan, olahraga harus tetap menjadi sarana diplomasi dan simbol kebanggaan nasional di panggung dunia. “Indonesia akan terus berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia, sehingga olahraga Indonesia dapat menjadi duta dan cerminan kedigdayaan bangsa di mata dunia,” pungkasnya.
Sikap terbuka Erick Thohir menjadi sinyal positif bahwa pemerintah Indonesia tetap mengedepankan diplomasi dan semangat fair play. Meski dihukum IOC, Indonesia tidak menutup diri, justru menunjukkan komitmen menjaga prinsip olahraga yang damai dan berdaulat.