Sebelumnya, penolakan enam atlet Israel oleh pemerintah Indonesia membuat Federasi Senam Israel mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Namun, banding itu ditolak, dan keputusan Indonesia tetap berlaku. Hal tersebut kemudian memicu reaksi keras dari IOC yang menilai langkah Indonesia bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam olahraga.
Meski demikian, Erick menegaskan bahwa keputusan pemerintah bukan bentuk diskriminasi, melainkan sikap politik luar negeri yang sesuai dengan amanat UUD 1945.
“Kita menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati ketertiban umum serta keamanan nasional. Itu bagian dari kewajiban pemerintah dalam menjaga ketertiban dunia,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.
Erick menilai, larangan IOC seharusnya tidak diartikan sebagai pemutusan hubungan total dengan komunitas olahraga dunia. Sebaliknya, ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi olahraga dan membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan lembaga internasional.
Pemerintah juga memastikan bahwa atlet-atlet Indonesia tetap mendapat kesempatan berkompetisi di berbagai ajang global. Dengan begitu, pembinaan atlet nasional, termasuk fokus pada 17 cabang olahraga unggulan, tetap berjalan tanpa hambatan.
“Olahraga kita tetap hidup, tetap maju, dan tetap menjadi duta bangsa di panggung dunia. Indonesia tidak akan berhenti berperan aktif dalam olahraga internasional,” pungkas Erick.