Michael pun mengapresiasi sikap Kemenkum yang mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi. Dia menolak pergantian pimpinan FFI melalui surat keputusan yang dinilainya tidak memiliki dasar hukum.
“Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum,” tambah Michael.
Michael juga menyoroti dasar hukum pemblokiran akses administrasi perkumpulan. Dia merujuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2016, khususnya Pasal 8, yang menurut penjelasannya mengatur dua dasar pemblokiran akses.
Kedua dasar tersebut adalah adanya bukti pendaftaran gugatan atau sengketa, serta permintaan pemblokiran dari instansi pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Karena itu, Michael meminta kejelasan mengenai alasan administratif di balik pemblokiran akses SABH FFI.
“Terkait dasar pemblokiran akses itu sendiri, saya kira itu bagian dari hal administratif, yang bisa ditanyakan ke staf terkait di Kemenkum. Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi. Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa. Terkait dengan sengketa ini, dari pihak kami sebagai Pengurus FFI yang sah, kami sudah ajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI. Jika diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports di bawah FIFA,” tambah Michael.