JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menegaskan pergantian pimpinan organisasi tersebut hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Dia menilai penjelasan Kementerian Hukum (Kemenkum) justru memperkuat keabsahan kepengurusan FFI hasil KLB 2024.
Pernyataan Michael muncul setelah beredar informasi mengenai pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) FFI oleh Kemenkum. Menurut dia, jawaban kementerian terkait permohonan pergantian Ketua Umum yang diajukan pimpinan PSSI menunjukkan proses tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Michael menjelaskan, dalam rilis Kemenkum disebutkan pimpinan PSSI telah mengirimkan surat untuk mengajukan pergantian Ketua Umum FFI. Namun, kementerian menyampaikan perubahan kepengurusan hanya dapat diproses apabila dilakukan melalui KLB.
“Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB. Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja,” kata Michael.
Dia menilai, jika pergantian Ketua Umum dapat dilakukan hanya dengan pengajuan surat, Kemenkum seharusnya langsung mengumumkan perubahan kepengurusan sesuai permohonan PSSI. Namun, penegasan mengenai kewajiban menggelar KLB menunjukkan adanya prosedur organisasi yang harus dipatuhi.