Politisi Golkar itu menjelaskan pemeliharaan akan dilakukan secara bertahap. Kementerian PUPR bertanggung jawab selama 2021. Kemudian 2022 pemeliharaan akan dibebankan kepada daerah masing-masing.
"Menteri PUPR menyanggupi pemeliharaan sampai 2021. Selanjutnya awal 2022 sampai akhir 2022 menjadi tanggung jawab daerah. Beban APBD," tuturnya.
"Bagaimana 2023? Tadi menteri PUPR mengatakan akan evaluasi dan meninjau lapangan apakah masih standar FIFA sebelum Piala Dunia berlangsung. Jika ada kerusakan, kembali kementerian PUPR yang akan ambil alih," ucapnya.