Menanggapi kekhawatiran publik terkait rangkap jabatan Erick sebagai Ketua Umum PSSI dan Menpora, Budi menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang dilanggar, baik menurut undang-undang Indonesia maupun statuta FIFA.
“Undang-undang tidak melarang menteri menjabat ketua umum cabang olahraga. Statuta FIFA terbaru juga tidak mengatur larangan itu. Di banyak negara lain, bahkan anggota keluarga kerajaan ada yang memimpin federasi sepak bola,” katanya.
Lebih jauh, Budi juga menyinggung sikap tidak adil dari AFC terhadap Indonesia dalam sejumlah kompetisi, termasuk dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Teranyar, wasit asal Kuwait ditunjuk untuk laga penting Timnas Indonesia.
“Kalau Erick menjabat Menpora, saya yakin AFC akan melihatnya bukan sekadar sebagai Ketua PSSI, melainkan simbol negara yang ada kaitannya dengan hubungan diplomasi antarbangsa,” katanya.