Empat Dugaan Pelanggaran yang Diminta Diperiksa Komite Etik
1. SK dinilai tidak memiliki dasar kewenangan dalam Statuta PSSI
FFI mempersoalkan pencabutan mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 melalui SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026. Menurut pengaduan tersebut, keputusan itu tidak mencantumkan pasal dalam Statuta PSSI yang memberikan kewenangan kepada PSSI untuk memberhentikan Ketua Asosiasi Anggota.
FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI, serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI. Ketentuan tersebut, menurut FFI, menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota pada mekanisme kongres asosiasi masing-masing, dalam hal ini FFI/AFI.
2. Hak jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa internal dipersoalkan
FFI juga menilai keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan tanpa didahului pemanggilan, permintaan klarifikasi, maupun kesempatan bagi pihak terkait untuk membela diri.
Dalam laporan itu, FFI mengacu pada Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI mengenai hak untuk memberikan pembelaan. FFI juga menyoroti ketentuan minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI.
Selain itu, FFI mempersoalkan Sekretariat Jenderal PSSI yang dinilai tidak menjalankan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam waktu 30 hari kerja melalui tim ad hoc. Kewajiban tersebut merujuk Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.