“Kementerian Kesehatan tentunya yang memahami secara teknis tentang vaksin ini. Kalau kita dari Kominfo kan membuat stempel suatu informasi terkait dengan vaksin itu hoaks atau tidak,” ujarnya.
Kominfo mengklaim tidak hanya melabelkan sebuah informasi terkategori hoaks, disinformasi, atau misinfomasi, tetapi ada langkah lanjutan, yakni mendiseminasi informasi tersebut kepada kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah.
“Supaya seluruh lapisan masyarakat dapat memahami dan mengetahui informasi terkait dengan vaksin (berbahaya) itu hoaks,” ujar Anthonius.