Pratama menilai, ancaman siber terhadap infrastruktur satelit dapat menjadi masalah serius. Serangan siber yang berhasil dapat mempengaruhi operasional satelit, merusak atau mematikan satelit, mencuri informasi penting, atau mengganggu komunikasi.
Selain itu, dengan akan semakin masifnya perkembangan Starlink juga membuat masalah baru untuk aparat penegakan hukum serta intelijen. Karena alat-alat lawfull intercept dan monitoring yang digunakan berbeda teknologi.
"Hal itu menyebabkan seolah-oleh aparat penegakan hukum dan intelijen kita buta dan tuli terhadap komunikasi yang dilewatkan Starlink tersebut," tutur Pratama.
Polemik lain yang timbul adalah kemungkinan pemanfaatan satelit untuk melakukan serangan fisik. Misalnya serangan ke IKN dengan cara merubah orbit satelit dan dijatuhkan ke pusat infrastruktur kritis.
"Meskipun tidak memiliki hulu ledak seperti senjata roket jarak jauh, namun dampak yang ditimbulkan dengan jatuhnya satelit tetap akan menimbulkan kerusakan berarti karena satelit hanya berada di Low Earth Orbit sehingga masih akan ada sisa fisik satelit meskipun sebagian akan terbakar di atmosfer," katanya.
Pratama meminta agar pemerintah dapat memastikan Starlink akan mengikuti persyaratan-persyaratan yang diberikan sebelumnya, sehingga Indonesia masih memiliki kedaulatan digital meskipun ada Starlink di dalamnya.
"Jangan sampai di masa depan mereka tidak mentaatinya, salah satunya adalah memastikan trafik internet di Indonesia melalui Starlink hanya dilewatkan NAP lokal dan tidak menggunakan laser link sebagai backbone layanan Starlink di Indonesia," kata Pratama.