Mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.
Dengan demikian, posisi Wakil Presiden tidak otomatis diisi oleh sosok tertentu setelah surat pengunduran diri diserahkan. Ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui sebelum pengganti resmi ditetapkan.
Sementara itu, ramainya pembahasan Gibran di X juga diwarnai beragam komentar warganet. Bahkan, sejumlah pengguna media sosial melontarkan candaan bernada satire mengenai pengunduran diri tersebut, termasuk menyamakannya dengan proses resign dari pekerjaan.
Kini, publik masih menantikan perkembangan selanjutnya setelah Gibran resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.