JAKARTA, iNews.id - Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik jilid dua yang dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan bisa melindungi anak-anak dalam mengakses layanan internet dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Anak-anak nantinya tidak boleh jadi target market apalagi terekspos dengan konten-konten internet yang tidak sesuai usia mereka.
Ini disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Aptika Kemenkominf) Semuel Abrijani Pangerapan saat diskusi bersama Dirjen Aptika dengan Media terkait Sidang Paripurna RUU Perubahan Kedua atas UU ITE di Kementerian Kominfo, Selasa (5/12/2023). Semuel menerangkan perlindungan anak terhadap dunia digital sebenarnya bukan hal baru. Perlindungan yang sama justru sudah diterapkan di Amerika dan Eropa.
Dia meyakini revisi kedua UU ITE jadi momentum yang bagus untuk memasukkan perlindungan hak anak dalam mengakses layanan internet dan dunia digital. "Harus ada upaya preventif agar konten-konten di dunia maya tidak merugikan anak-anak," ujarnya.
Dia mengatakan berdasarkan revisi UU ITE penyedia platform di dunia digital diwajibkan proaktif mencegah anak-anak bisa mengakses konten yang tidak sesuai umur mereka. Jadi mau tidak mau penyedia platform harus menyiapkan mekanisme untuk perlindungan anak. "Jadi penyedia platform harus bisa mendeteksi adanya penyalahgunaan," kata Semuel.
PSE harus prokatif mengawasi orang-orang yang mengakses layanan mereka. Mereka harus mendeteksi apakah banyak anak-anak yang menggunakan platform buatan mereka."Jadi ketika memang bisa diakses oleh anak mereka harus dan berkewajiban menghapus segala konten dewasa di platform mereka," ujarnya.
Semuel mengatakan, masalah perlindungan anak itu tidak hanya diatur dalam pasal 16a revisi kedua UU ITE. Nantinya pemerintah juga akan membuat peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih detail lagi perlindungan anak di ruang digital.
"Jadi dari revisi UU ITE ini akan menghadirkan tiga PP. Pertama merevisi PP yang sudah ada yaitu PP 71 tahun 2019. Lalu di dalam revisi UU ini nanti ada PP khusus untuk pasal 40a dan pasal baru tentang perlindungan anak juga akan ada PP baru," kata Semuel.