JAKARTA, iNews.id - Seiring dengan makin seriusnya ancaman serangan siber, pakar keamanan siber menyampaikan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah. Apalagi sepanjang 2017, banyak peristiwa di dunia dan Tanah Air, seperti serangan wannacry dan peretasan memakan sejumlah korban.
Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengemukakan, memasuki usia ke-72, Indonesia seharusnya siap menghadapi tantangan global terutama dari sisi teknologi. Di samping itu, ketergantungan masyarakat terhadap teknologi juga semakin besar.
“Tantangan serius bagi pemerintah adalah mengamankan semua infrastruktur strategis, terutama dalam segi keamanan siber. Meski serangan wannacry dan NoPetya pada beberapa saat lalu tidak massif menghantam Tanah Air, namun melihat beberapa negara eropa yang sempat lumpuh sudah sepatutnya kita waspada,” ujarnya.
Mantan pejabat Lembaga Sandi Negara ini mengungkapkan, PR paling penting adalah meningkatkan standar keamanan siber. Standar keamanan yang dimaksud tidak hanya terkait infrastruktur penting milik pemerintah dan swasta, tapi secara menyeluruh termasuk regulasi tataran teknis.
“Standar keamanan siber Indonesia harus ditingkatkan. Jangan sampai Indonesia terus menjadi lokasi favorit warga negara asing menjalankan aksi kejahatan sibernya. Tentu ini menurunkan daya saing Indonesia secara global,” terang chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.
PR lain yang tak kalah penting, kata Pratama, adalah negara harus bisa mendorong lahirnya aplikasi lokal. Aplikasi pepesanan instan, email, media sosial dan aplikasi lain besutan dalam negeri harus benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya ini adalah salah satu pondasi penting dalam membangun kedaulatan informasi, agar tidak terus tergantung dengan buatan asing.
“Ketergantungan kita pada aplikasi asing masih sangat besar, ini jelas PR yang tidak mudah bagi pemerintah. Aplikasi lokal sudah ada, tinggal dukungan dari pemerintah. SDM kita di luar negeri melimpah, bila dimaksimalkan akan sangat luar biasa hasilnya,” ujar pria asal Cepu Jawa Tengah tersebut.
Pratama sendiri berharap dengan sudah lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Defence Kemhan Cyber Crime Polri dan Deputi Siber Badan Intelijen Negara (BIN), pemerintah bisa mendapatkan banyak masukan dan menghasilkan kebijakan yang mendukung meningkatnya keamanan siber di Tanah Air. Di mana kini salah satu faktor yang dipertimbangkan investor adalah infrastruktur siber yang memadai sekaligus keamanannya.
"Tentu ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah. 72 tahun Indonesia merdeka, harus merdeka dan berdaulat pula secara informasi. Bebas dari penjajahan informasi dan kuat hadapi serangan siber bangsa lain," tegas Pratama.