"Kami mendorong semua pengembang untuk bersikap etis, transparan, dan akuntabel ketika mereka memproduksi platform berbasis AI," ucapnya.
Wamenkomdigi mengatakan pembuat konten AI harus menyertakan bahwa itu dibuat berdasarkan bantuan teknologi kecerdasan buatan. Terlebih saat di dalamnya terdapat informasi yang dapat mempengaruhi masyarakat luas.
"Kita masih melihat video atau gambar AI yang tidak mencantumkan logo produk AI. Saya pikir itu tidak etis," ujar Nezar.
Nezar menegaskan Kemkomdigi bekerja sama dengan aparat penegak hukum terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).