MOSKOW, iNews.id - April lalu, pemerintah Rusia melarang penggunaan Telegram. Pemblokiran terhadap Telegram ini, memicu reaksi masyarakat dalam bentuk protes di Moskow, Minggu 13 Mei 2018.
"Pihak berwenang ingin mengambil pesan rahasia kami, kehidupan kami. Internet merupakan kebebasan utama yang ada bagi kita semua. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi," kata mantan Perdana Menteri Rusia Mikhail Kasyanov, dilaporkan Cnet, Senin (14/5/2018).
Menurut kelompok hak asasi manusia (HAM) OVD-Info, sebanyak 20 pengunjuk rasa ditahan oleh pihak berwenang. Protes yang dilakukan di Moskow ini, sebenarnya reaksi kedua terhadap larangan Telegram.
Rusia pertama kali mengancam melarang Telegram pada Maret tahun lalu, setelah mengklaim teroris menggunakan aplikasi pesan terenkripsi tersebut untuk merencanakan serangan.
Federal Security Service (FSB) awalnya ingin Telegram menyerahkan kunci enkripsi, sehingga bisa melihat pesan yang dikirim pengguna Telegram dengan harapan menggagalkan serangan teroris. Tapi perusahaan di bawah arahan Pavel Durov ini, berdalih tidak memiliki kunci tersebut karena aplikasi menggunakan enkripsi end-to-end.
Pemerintah Rusia bukan satu-satunya negara yang tidak nyaman dengan platform Telegram. Iran juga memerintahkan penyedia layanan internet (ISP) untuk memblokir aplikasi pada akhir April lalu.
Menurut laporan Reuters, para pejabat percaya, aplikasi telah digunakan untuk mengatur protes atas kesulitan ekonomi lebih dari 80 kota di Iran, Januari lalu.