Berbulan-bulan lalu serangkaian pembaruan fitur produk lainnya yang bertujuan untuk memadamkan penyebaran informasi yang salah dan pelecehan ditargetkan terjadi. Dalam setahun terakhir, Twitter memperkenalkan cara untuk menyembunyikan balasan tweet, mengontrol siapa yang diizinkan membalas, dan memasang prompt guna memastikan pengguna membaca artikel sebelum me-retweet.
Twitter menjadi salah satu perusahaan media besar pertama yang melarang iklan didanai politik di platform-nya pada 2019. CEO Twitter Jack Dorsey mengatakan, iklan politik memiliki kemampuan untuk meredam wacana publik, menyebarkan informasi yang salah, dan memanipulasi video.
Ke depannya, semua akun media yang didanai negara dan berafiliasi, menteri luar negeri, duta besar, juru bicara pemerintah, dan pemimpin diplomatik akan diberi label dengan nama akun mereka. Saat ini, label hanya akan berlaku untuk lima negara yakni Rusia, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan China.