SAN FRANCISCO, iNews.id - Berbulan-bulan usai melarang Donald Trump, Twitter masih bergulat dengan bagaimana harus bersikap terhadap politisi yang melanggar aturannya. Perusahaan media sosial sekarang tengah meninjau kebijakannya untuk para pemimpin dunia dan pejabat terpilih lainya.
Twitter akan merilis survei publik yang akan disiarkan langsung dari 19 Maret hingga 12 April untuk mengumpulkan feed back tentang masalah ini. "Secara umum, kami ingin mendengar dari publik tentang apakah mereka percaya para pemimpin dunia harus tunduk pada aturan yang sama seperti yang lain di Twitter," kata perusahaan dalam sebuah blog.
Dan, jika pemimpin dunia melanggar aturan, kata Twitter, jenis tindakan penegakan hukum apa yang sesuai. Perusahaan menambahkan, mereka juga berkonsultasi dengan akademisi dan aktivis hak asasi manusia tentang masalah ini.
Feed back dari kelompok ini dan tanggapan publik akan menginformasikan perkembangan kerangkan kebijakan mereka. Sayangnya, tidak jelas aspek mana dari kebijakan yang akan dipertimbangkan ulang.
Twitter tidak menyebutkan nama Trump, tapi merujuk pada dua postingan blog dari 2019 yang menjelaskan mengapa perusahaan dapat menerapkan aturannya seara berbeda kepada para pemimpin dunia.
Twitter bukan satu-satunya perusahaan yang bergulat dengan masalah ini usai Trump. Facebook masih menunggu keputusan dari Dewan Pengawas mengenai apakah mantan presiden akan diizinkan kembali ke platform atau tidak.
Dewan Pengawas juga berencana untuk membahas masalah yang lebih luas tentang bagaimana Facebook menangani akun pejabat terpilih, meskipun perusahaan tidak diharuskan untuk menerapkan rekomendasi dewan.