Dia juga mendapat masukan dari anggota PHRI di Simalungun untuk mendorong pelarangan truk-truk yang mengangkut beberapa truk logging dan alat berat agar tidak melintasi akses jalan mendekati Prapat Danau Toba.
Ini karena struktur tanah di kawasan itu labil dan lahan parkir minim. Dalam hal ini Kemenparekraf akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mencari lahan parkir Danau Toba.
Sandi meyakini Danau Toba sebagai Caldera of The King bisa terus berbenah dan memastikan wisatawan domestik dapat menikmati Danau Toba.
"Kami juga akan mengusulkan pelibatan PHRI, Kadin, Asosiasi GM, Komunitas, HIPMI, kami mengusulkan agar jumlah 6 restoran dan 16 hotel yang baru disertifikasi penerapan CHSE di Danau Toba ditingkatkan lagi," kata Sandi.
Kemenparekraf juga sudah menerbitkan sebuah buku direktori usaha pariwisata Danau Toba bekerja sama dengan BDODT. Usulan konkret Kemenparekraf lainnya yaitu pembangunan jogging track di sekitar Danau Toba.
"Usulan kami yang konkret yakni menghadirkan jogging dan walk path atau paving di sempadan Danau Toba, sehingga sempadan ini bebas dari bangunan dan dapat di akses publik. Ini merupakan bagian dari kesetaraan untuk dapat menikmati keindahan Danau Toba," ucapnya.
Sandi melanjutkan, hotel-hotel di sekitar Danau Toba juga harus memiliki pengolahan limbah yang terpadu tidak mencemari Danau Toba. Khusus di Pantai Prapat, Pantai Bebas, Hapsari, Inaprapat dan lain-lain bisa menggunakan saluran instalasi pembuangan air limbah yang sedang dibangun oleh Cipta Karya Kementerian PUPR.