Pariwisata yang berbasis alam dan kearifan lokal budaya kata Sandiaga Uno menjadi daya tarik utama sektor pariwisata di Indonesia.
"Hari ini, saya di Bau-bau ada desa wisata Limololio, di situ yang dijual adalah sejarah. Sejarah demokrasi Indonesia juga dimulai kebetulan di kota Bau-bau tersebut. Ini kita kemas dan kita buatkan travel plan-nya, dan kita lihat disini kebangkitannya," lanjut Sandiaga Uno.
Sandiaga Uno bahkan melihat salah satu indikator kebangkitan sektor pariwisata pasca pandemi Covid-19 mereda yakni hunian di hotel, khususnya di akhir pekan dan long weekend cenderung sudah terisi penuh.
"Tadi saya bicara dengan Bupati semua hotel di sini penuh, sehingga saya tidak dapat tempat di sini, jadi homestay juga penuh, Desa Wisata Lia Togo juga penuh, jadi ini membawa suatu optimisme kebangkitan ekonomi kita," tutur Sandiaga Uno.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menjelaskan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) adalah tim yang dibentuk Presiden untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait reforma agraria.
"Ketuanya Menko Perekonomian, Wakil Ketua Menteri ATR dan Menteri KLHK. Tapi, ini menyangkut berbagai Kementerian dan pemerintah daerah," kata Sofyan Djalil.
Dia menyebutkan tujuan dari GTRA adalah bagaimana mempercepat reforma agraria. Pasalnya, selama ini pemerintah mendapatkan banyak kendala.
"Terutama, karena tumpang tindih atau irisan kewenangan antara Kementerian ATR dengan Kementerian Kehutanan antara Kementerian ATR dengan KKP, peta-peta belum menjadi peta yang satu sehingga ini menjadi kendala dalam kita mensertifikasi tanah masyarakat," kata Sofyan Djalil.
Sofyan Djalil mengungkapkan apabila program GTRA berjalan dengan baik, maka secara tidak langsung dapat membangkitkan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
"Seperti yang disampaikan Pak Sandi, begitu kita sertifikatkan, maka kesempatan masyarakat terbuka untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal," jelas Sofyan Djalil.
Sofyan Djalil mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dana KUR sekitar Rp 200 triliun dalam satu tahun, dan bunganya semakin rendah, yaitu 6 persen.
Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kita mendapatkan akses dari lembaga keuangan formal.
Apalagi penyelesaian sertifikat menjadi sangat penting. Presiden memerintahkan kami mempercepat penerbitan sertifikat.
Untuk menyelesaikan masalah-masalah irisan tersebut pihaknya melaksanakan GTRA Summit di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
"Berbagai Kementerian akan diskusi untuk mencari solusi yang kreatif terhadap irisan kewenangan antar kementerian dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di pesisir, pinggir hutan, dan yang ada dalam kondisi tidak beruntung," tutur Sofyan Djalil.