JAKARTA, iNews.id - Digitalisasi layanan perizinan event resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (24/6/2024) lalu. Program ini bertujuan agar penyelenggara event lebih mudah mengurus perizinan event hingga konser yang berdampak pada harga tiket.
Di tengah peluncuran itu, dua musisi Tanah Air, Ahmad Dhani dan Piyu Padi blak-blakan merasa keberatan dengan program tersebut. Lewat Instagram resmi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), @aksibersatu, Piyu mengungkap alasan menolak program tersebut lantaran tidak adanya keterlibatan AKSI dalam proses diskusi.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi keluhan dua musisi Tanah Air ini. Dia menjelaskan, program tersebut tetap menerima masukan dari berbagai pihak dan masih akan ada penyesuaian lainnya.
“Kita tampung masukannya dan untuk program yang sudah diluncurkan Pak Presiden ini, kita akan mengajak semua pihak untuk memberikan masukan. Dan karena ini masih tahap awal, nanti akan ada penyesuaian,” kata Sandiaga di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).
Sebelumnya, Sandiaga menjelaskan digitalisasi perizinan ini dapat memberikan jaminan untuk perizinan venue event sehingga tak dikeluarkan secara mendadak. Dijelaskan untuk perizinan event tersebut diberikan jaminan selama 14 hari untuk acara nasional dan 21 hari untuk internasional.
Dengan terjaminnya perizinan venue untuk event dan konser ini, Sandiaga menjelaskan, akan memengaruhi pada harga tiket konser yang bisa diturunkan hingga 20-25 persen. Sandiaga menegaskan program tersebut tetap menerima saran dan berbagai pihak agar bisa berjalan lancar dan sesuai harapan.
"Jadi abang kita, Mas Ahmad Dhani dan Mas Piyu, we were involved you. Kita akan terima masukannya dan mitigasi-mitigasi bila ada kekhawatiran," kata Sandiaga.