Selain untuk memperkuat komitmen para pejabat eselon 1 dalam melaksanakan pekerjaannya, Sandiaga juga menyebutkan penandatanganan perjanjian kinerja ini juga menjadi bentuk pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. “Saya mohon kerja samanya karena kita sangat dipantau, banyak sekali yang menaruh perhatian dan harapan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar kita bisa merancang suatu kebijakan yang bisa membantu masyarakat dalam jangka pendek dan jangka menengah,” katanya.
Rapat pimpinan kali ini membahas realokasi anggaran Kemenparekraf/Baparekraf dan Badan Otorita Pariwisata tahun 2021 untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, dalam rapat ini, juga membahas strategi pengembangan lima destinasi super prioritas di Tanah Air serta rencana pelaksanaan program unggulan seperti pengembangan desa wisata.
“Realokasi atau penghematan ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk dapat beradaptasi dan berinovasi dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan dan inovasi dari segi kebijakaan serta apa saja adaptasi yang harus kita lakukan. Selain itu meskipun ada realokasi anggaran, kita harus tetap memprioritaskan pelaksanaan program-program unggulan,” kata Sandiaga.