Ulama Dukung Pemerintah Aceh Legalkan Poligami lewat Qanun Hukum Keluarga

Antara ยท Sabtu, 06 Juli 2019 - 15:02 WIB
Ulama Dukung Pemerintah Aceh Legalkan Poligami lewat Qanun Hukum Keluarga

Ilustrasi pernikahan. (Foto: Sindonews)

MEULABOH, iNews.id – Pemerintah Aceh berencana melegalkan poligami lewat Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang tengah dibahas Komisi VII DPRA. Rencana itu mendapat dukungan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian mengatakan, pihaknya sangat setuju dan sependapat dengan rencana Pemerintah Aceh untuk melegalkan poligami bagi masyarakat di daerah itu. Poligami ini secara hukum Agama Islam memang sah, tetapi selama ini belum diterapkan dalam aturan daerah.

“Jika aturan ini jadi diterapkan, kita (ulama) sangat mendukung,” kata Teungku Abdurrani Adian di Meulaboh, Sabtu (6/7/2019).


BACA JUGA: Imam Besar Al Azhar Sebut Poligami Ketidakadilan bagi Perempuan


Abdurrani mengatakan, pengesahan tersebut maka akan mengembalikan keadaan di Aceh. Selama ini banyak terjadi nikah siri di kalangan masyarakat sehingga merugikan satu pihak saja, dalam hal ini kaum perempuan atau para istri.

Ulama memandang, upaya pengesahan peraturan daerah atau qanun poligami merupakan solusi terbaik karena hal ini akan berdampak baik terhadap kehidupan masyarakat di Aceh, khususnya bagi kehidupan rumah tangga. Nantinya tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapatkan status yang jelas dalam perkawinan dan diakui oleh negara maupun agama.

Menurut dia, jika ada pihak yang melakukan poligami dan tidak tercatat secara administrasi negara, maka yang dirugikan pasti kaum perempuan. Bisa saja nantinya ketika ada satu pihak yang meninggal dunia atau misalnya berpisah, maka akan terjadi persoalan baru seperti status pengakuan anak, pembagian harta warisan dan persoalan lainnya.

“Untuk itu kami dari kalangan ulama sangat mendukung aturan ini, apalagi disahkan secara hukum negara, maka akan lebih baik. Hal ini juga sebagai solusi supaya jangan ada lagi pihak-pihak yang jadi korban akibat timbulnya poligami di masyarakat Aceh,” katanya.


BACA JUGA: PSI Siapkan Sanksi Pemecatan bagi Kader yang Berpoligami


Teungku Abdurrani juga berpendapat, apabila aturan ini tidak dilegalkan, dikhawatirkan akan bermunculan kadi atau penghulu liar di sejumlah daerah di Aceh dan menyebabkan tidak adanya legalitas poligami. Sebab, poligami itu tetap akan dilaksanakan oleh masyarakat yang menginginkan untuk memiliki istri lebih dari satu orang.

Dia menambahkan, saat suatu peraturan dikeluarkan oleh pemerintah, pasti tidak akan memuaskan semua pihak khususnya pada kaum perempuan atau kalangan isteri. Karena itu, dia menyarankan agar semua pihak memberikan penjelasan bahwa secara secara hukum agama Islam dan hukum negara, poligami memang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Namun, seandainya masyarakat khususnya kaum laki-laki tidak sanggup berbuat adil, maka disarankan cukup memiliki satu orang isteri saja dalam kehidupan berumah tangga. Sebab, inti dari poligami adalah keadilan di dalam membagi segala-galanya. Hal ini harus diperhatikan.

“Selama ini sebagian laki-laki hanya melihat di ayat pertama saja dalam Alquran yang mengatur tentang poligami dan ayat selanjutnya tidak dilihat lagi sebagian acuan dalam memiliki lebih dari satu orang isteri yang akan dijadikan sebagai pasangan hidup,” katanya.


Editor : Maria Christina