Bupati Bekasi Nonaktif Dituntut 7,5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut 5 Tahun

Juhpita Meilana ยท Rabu, 08 Mei 2019 - 13:33 WIB
Bupati Bekasi Nonaktif Dituntut 7,5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut 5 Tahun

Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasin usai menyalami para JPU KPK, setelah sidang tuntutan kasus suap pengurusan izin Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Jabar, Rabu (8/5/2019). (Foto: iNews/Juhpita Meilana)

BANDUNG, iNews.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasin selama 7,5 tahun penjara dengan denda sebesar Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan. Terdakwa dinilai terbukti bersalah menerima suap terkait pengurusan izin Meikarta sebesar Rp10,83 miliar dan 90.000 dolar Singapura.

Dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, JPU juga menuntut Neneng membayar uang pengganti sebesa Rp318 juta. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan, maka diganti dengan pidana penjara 1 tahun. Selain itu, hak politiknya dicabut selama lima tahun.

JPU mengatakan, terdakwa melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

BACA JUGA:

Bupati Bekasi Nonaktif Mengaku Hanya Terima Rp10 Miliar dari Meikarta

Melahirkan Anak ke-4, Bupati Neneng Terdakwa Suap Meikarta Dibantarkan

Adapun hal yang memberatkan terdakwa karena perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara hal meringankan terdakwa, bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatan, berterus terang, dan mengembalikan kerugian negara.

Menanggapi tuntutan JPU, Neneng yang ditemui usai sidang enggan diwawancarai. Dia hanya mengatakan terima kasih berkali-kali.

Sementara kuasa hukum terdakwa mengaku keberatan dengan tuntutan JPU dan menganggap tuntutan selama 7,5 tahun terlalu berat. Neneng seharusnya dihukum lebih ringan karena sudah sangat kooperatif sejak penyidikan.

“Kita harus melihat Bu Neneng selama proses persidangan, bahkan penyidikan, sudah sangat jujur. Seharusnya ini menjadi pertimbangan bagi jaksa penuntut umum dalam menuntut. Jadi 7,5 tahun bagi Bu Neneng pribadi cukup berat,“ kata kuasa hukum terdakwa, Luhut Sagala.

Selain Neneng, persidangan kasus suap izin Meikarta ini juga menghadirkan empat terdakwa lainnya, yaitu Jamaludin, mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati (eks kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi), Sahat Maju Banjarnahor (eks kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), dan Neneng Rahmi Nurlaili (eks kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi).

Penuntut Umum KPK juga menyampaikan tuntutan bagi keempat terdakwa tersebut. Terdakwa Jamaludin, Dewi, Sahat, dan Neneng Rahmi dituntut hukuman selama 6 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Khusus untuk Dewi dan Sahat diberi tambahan hukuman masing-masing uang pengganti Rp80 juta subsider 7 bulan dan Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas tuntutan tersebut, para terdakwa akan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan pada persidangan selanjutnya yang akan digelar pada Rabu pekan depan.


Editor : Maria Christina