1,2 Miliar Orang Terdampak Krisis Pangan hingga Keuangan, PBB Siapkan Dana Rp311 Miliar

Michelle Natalia ยท Minggu, 26 Juni 2022 - 08:27:00 WIB
1,2 Miliar Orang Terdampak Krisis Pangan hingga Keuangan, PBB Siapkan Dana Rp311 Miliar
1,2 miliar orang terdampak krisis pangan hingga keuangan, PBB siapkan dana Rp311 miliar. Foto: Reuters

JAKARTA, iNews.id - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengidentifikasi 94 negara atau sekitar 1,2 miliar orang mengalami dampak krisis pangan, energi, dan keuangan. Untuk itu, PBB sedang mengolah dana sekitar 21 juta dolar AS atau setara Rp311,42 miliar untuk pembiayaan ke depan. 

Sampai saat ini ada 70 negara yang telah mengajukan proposal bantuan, 69 negara di antaranya senilai 17 juta dolar AS telah disetujui.

"Saat ini krisis global masih mendominasi berita utama di seluruh dunia, yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina," kata Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/6/2022). 

Dalam rangka mengatasi tantangan besar tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Sherpa Global Crisis Response Group (GCRG) on Food, Energy and Finance, bersama dengan Steering Committee Forum GCRG telah mengadakan pertemuan Steering Committee Meeting pada Jumat (24/6/2022). 

Pertemuan ke-4 Steering Committee ini dipimpin Amina J. Mohammed dan dihadiri oleh GCRG Task Team, serta Pimpinan dari 32 UN Agencies sebagai GCRG Steering Committee Members. Pertemuan ini membahas implementasi dari Rekomendasi dari Brief No. 2 GCRG, di antaranya upaya untuk stabilisasi pasar global, mengatasi ketidakpastian harga komoditas, serta upaya menanggulangi krisis Cost-of-Living.

Sementara itu, Amina menggarisbawahi, sulit untuk menemukan solusi efektif khususnya pada krisis pangan dunia, tanpa paket kebijakan yang terintegrasi. Adapun  Global Crisis Response Group (GCRG) menyoroti pentingnya untuk membantu negara-negara yang terdampak untuk meningkatkan likuiditas dan ruang fiskal guna mengamankan neraca pembayaran dan membantu membangun program perlindungan sosial yang kokoh untuk masyarakat rentan. 

"Rekomendasi yang kami sampaikan untuk meningkatkan ruang fiskal dan memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, antara lain mendorong lembaga keuangan internasional untuk memberikan pembiayaan, dan memperluas cakupan negara penerima pembiayaan,” ujar Vera Songwe, Executive Secretary UN Economic Commission for Africa, mewakili UNCTAD.

Selanjutnya, Penasihat Pembangunan Berkelanjutan PBB David Nabarro mengusulkan tindakan yang perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan, yaitu meningkatkan ketersediaan bahan pangan dan pupuk, mengintervensi upaya penurunan harga, mengintegrasikan kembali pasokan pangan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina ke pasar dunia, mencabut aksi pembatasan ekspor. Selain itu, melarang upaya penimbunan pasokan, meningkatkan akses petani ke benih, pupuk, dan input lainnya sekaligus mempertahankan transformasi sistem pangan yang sejalan dengan tujuan SDGs.

Sementara itu, John Denton Sekjen International Chamber of Commerce menyarankan agar PBB mengeluarkan resolusi untuk membuka akses Laut Hitam terhadap arus komoditas pangan dan energi. Hal ini dapat didukung oleh G7 dan diprediksi akan mendapat sambutan hangat oleh negara-negara lainnya. 

Sebagai Co-Chair di B20, ICC akan meminta chair untuk merepresentasikan dalam forum dan mengembangkannya menjadi rekomendasi dalam B20 dan G20 Leaders.

Muhammad Al Jasser, Presiden IsDB (Islamic Development Bank) menyampaikan, OPEC Fund telah menyelenggarakan pertemuan di Vienna dengan institusi regional, termasuk Arab Coordination Group, Qatar Fund dan Arab Fund yang berkomitmen atas paket proyek 10 miliar dolar AS untuk membantu negara anggota yang membutuhkan.

Sekretaris Eksekutif UN Economic Commission for Europe Olga Algayerova menyampaikan perlunya memperhatikan transportasi sebagai fasilitas dari supply chain. Lebih lanjut dia menekankan pentingnya koordinasi dari para pembuat kebijakan dalam memitigasi disrupsi rantai pasok sekaligus menangani dekarbonisasi. Menurutnya, saat ini ekonomi sirkuler telah menjadi urgensi sebagaimana elaborasi dalam Brief No. 2 GCRG.

Rosemary DiCarlo, Wakil Sekjen Departemen Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang bekerja sama dengan UNCTAD mengenai aspek dukungan legal, semisal kebutuhan tim monitor pada kapal-kapal yang akan bernavigasi di Laut Hitam.

Armida Alisjahbana, Executive Secretary UNESCAP (UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) menyinggung rencana Presiden RI untuk menghadiri G7 minggu depan dalam rangka menyelaraskan rekomendasi G20 dan GCRG. Terkait dengan posisi G20 atas isu DSSI, negara anggota berencana untuk memperpanjang Debt Maturity bukan Debt Coverage Ratio.  

Armida menekankan pesan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahwa Indonesia telah mencabut larangan ekspor minyak sawit dan beras dalam rangka membantu mitigasi krisis pangan global. Terkait dengan kelangkaan gandum, Indonesia menyarankan alternatif berupa sagu dan barley. Indonesia juga telah menerima permintaan dari Jerman terkait pengadaan batu bara.

Editor : Jujuk Ernawati

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda