3 Jurus Luhut Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Nomor 2 Ada Insentifnya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, membeberkan 3 jurus mengatasi polusi udara di Jabodetabek yang sangat mengkhawatirkan.

Menurut dia, da 3 jurus atau langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana dibahas dalam rapat koordinasi "Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek" lintas kementerian/lembaga (K/L) serta Pemda DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Jumat (18/8/2023).

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: Sektor Pertanian Unjuk Gigi Perkuat Ketahanan Pangan

"Dari yang kami pelajari, untuk meningkatkan kualitas udara, pengendalian emisi harus berfokus pada 3 sektor yaitu transportasi, industri dan pembangkitan listrik, serta lingkungan hidup. Kami akan bergerak dari sektor hulu hingga hilir. Pengawasan kualitas udara yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan sebagai bagian dari upaya bersama,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8/2023).

Terkait dengan itu, lanjutnya, ada 3 jurus mengatasi polusi udara di Jabodetabek, baik dari sektor industri dan PLTU Batu Bara, transportasi, maupun pembagian hari atau jam kerja bagi karyawan perusahaan.

Polusi Udara, Bupati Tangerang Bakal Terapkan WFH di Zona Terpilih

Berikut 3 jurus Luhut mengatasi polusi udara di jabodetabek:

1. Mengurangi polusi dari sektor industri dan pembangkit listrik, pemerintah akan mewajibkan industri menggunakan scrubber untuk industri berat dan PLTU batubara, serta meningkatkan standar emisi PLTU.

Luhut Akui Butuh Upaya Ekstra Capai Target 50.000 Motor Listrik Hingga Akhir 2023

Penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara perlu segera dikurangi dengan pensiun dini atau pengurangan faktor kapasitas PLTU. Percepatan transisi energi dengan mendorong bauran energi baru terbarukan juga dibutuhkan, termasuk insentif seperti kredit karbon dan pajak karbon.

2. Mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, karena akan membantu mengurangi emisi yang mayoritas disebabkan oleh kendaraan pribadi. Salah satu caranya adalah dengan mendorong penggunaan transportasi publik pada jam sibuk.

"Kami akan memberikan insentif kepada pengguna agar mereka beralih dari kendaraan pribadi. Selain itu, kami akan terus mempercepat proses elektrifikasi kendaraan untuk mengurangi emisi pembakaran," ujar Menko Luhut.

Langkah ini, lanjutnya, termasuk pembatasan mobilitas kendaraan pribadi yang perlu diperluas untuk mendorong adopsi transportasi publik (road space rationing).

Selain itu, uji emisi pada proses perizinan dan pengawasan lalu lintas perlu diperketat, termasuk dengan pemberian penalti bagi pelanggar.

3. Mendorong perusahaan untuk menerapkan pembagian hari dan jam kerja guna mengurangi kemacetan yang berkontribusi pada peningkatan jumlah polutan di jalan juga akan segera diterapkan.

"Upaya-upaya ini sebenarnya sudah banyak diadopsi oleh negara lain, seperti Kota Beijing yang berhasil menurunkan polusi udara secara signifikan dengan fokus pada penanganan 3 sektor tersebut," ungkap Luhut.

Menko Luhut menyampaikan, hal yang perlu dicontoh dari negara-negara tersebut adalah faktor pengawasan dan tindakan tegas bagi pihak yang melanggar.

Karena itu, untuk memastikan pelaksanaan langkah-langkah yang telah disiapkan, akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan mengkoordinasikan upaya perbaikan kualitas udara lintas instansi di wilayah Jabodetabek.

"Dengan arahan langsung dari Presiden Jokowi, kami berkomitmen untuk mencapai perubahan nyata dalam penanganan kualitas udara, guna meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup seluruh masyarakat. Bukan hanya untuk hari ini atau besok, tapi untuk anak cucu kita nanti," tutur Luhut.

Editor: Jeanny Aipassa