Ada Dugaan Kerja Paksa, H&M Hentikan Ekspor Benang dari Xinjiang China

Djairan ยท Rabu, 16 September 2020 - 19:13 WIB
Ada Dugaan Kerja Paksa, H&M Hentikan Ekspor Benang dari Xinjiang China

Perusahaan raksasa ritel pakaian asal Swedia H&M mengatakan telah mengakhiri hubungan dengan produsen benang di China. (Foto: Bloomberg)

STOCKHOLM, iNews.id - Perusahaan raksasa ritel pakaian asal Swedia H&M mengatakan telah mengakhiri hubungan dengan produsen benang di China. Hal tersebut karena adanya dugaan kerja paksa yang melibatkan etnis dan agama minoritas dari provinsi Xinjiang, China.

Sebuah laporan dari Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI) yang diterbitkan pada Maret lalu, menunjukkan H&M sebagai salah satu penerima hasil dari program transfer kerja paksa melalui hubungan bisnis dengan produsen benang celup Huafu Fashion, yang berpusat di provinsi Anhui yang juga memiliki pabrik di Xinjiang.

Namun, H&M mengatakan, tidak pernah memiliki hubungan langsung dengan pabrik tersebut. Akan tetapi, H&M memang mengakui memiliki hubungan bisnis tidak langsung dengan salah satu pabrikan milik Huafu Fashion yang berada di Kota Shangyu provinsi Zhejiang.

“Meskipun belum ada indikasi kerja paksa di pabrik Shangyu, kami telah memutuskan untuk menghentikan hubungan bisnis tidak langsung kami dengan Huafu Fashion, sampai kami mendapatkan kejelasan lebih lanjut seputar dugaan kerja paksa itu," ujar juru bicara H&M, dikutip dari South China Morning Post pada Rabu (16/9/2020).

Pihaknya juga mengatakan telah melakukan penyelidikan di semua pabrik manufaktur garmen di China yang memiliki hubungan dengan H&M. Hal itu bertujuan untuk memastikan tidak terdapat unsur pelanggaran kemanusiaan pada program transfer tenaga kerja, seperti yang marak diberitakan ada penindasan berupa kerja paksa.

Perhatian internasional sedang tertuju ke Partai Komunis China yang berkuasa, atas tindakannya di wilayah Xinjiang yang merupakan penghasil kapas terbesar di China. Sebelumnya, Uni Eropa (UE) telah meminta China untuk mengizinkan pengamat independennya masuk ke Xinjiang, yang diduga adanya pengekangan hak asasi manusia dalam beberapa pekerjaan.

Sementara itu, berbagai kelompok-kelompok pemerhati hak asasi mengatakan lebih dari 1 juta orang Uighur menderita di kamp pendidikan di Xinjiang. China menyebutnya, sebagai pusat pelatihan pendidikan kejuruan, yang diberikan untuk mengangkat penduduk keluar dari kemiskinan dan menyingkirkan radikalisme.  

Editor : Ranto Rajagukguk