Alihkan Hasil Tangkapan di Laut Aru, 3 Kapal Ikan Diamankan KKP

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan 3 kapal ikan yang diduga melakukan alih muatan (transhipment) hasil tangkapan ikan secara ilegal di Laut Aru, Maluku.  

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Adin Nurawaluddin, mengatakan aksi ilegal tersebut dihentikan oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Paus 01 dalam patroli pengawasan di Zona III Penangkapan Ikan Terukur Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718, wilayah perairan Kepulauan Aru, Maluku.
 
“Ada tiga kapal ikan yang kami amankan, satu kapal pengangkut dan dua kapal penangkap. Kapal-kapal ini diduga melakukan alih muatan hasil tangkapan ikan bukan dengan kapal mitranya atau tidak dalam satu kesatuan usaha”, kata Adin, dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip Senin (14/8/2023).
 
Menurut dia, ketiga kapal yang melakukan aksi ilegal tersebut, yaitu kapal motor (KM) LB 99 (263 GT), KM LB III (56 GT), KM LB 7 (91 GT). Pada saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa salah satu kapal penangkap ikan mengantongi perizinan berusaha pra produksi.
 
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1049/MEN-KP/VII/2023 tentang Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Pelaksanaan Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi. 

Baca Juga

Prabowo Perintahkan Menteri Maman Kebut Pembentukan Sistem Satu Data Terintegerasi UMKM

"Aturan ini menetapkan kapal penangkap ikan hanya diperbolehkan melakukan alih muatan kepada kapal pengangkut ikan yang menjadi mitranya atau yang berada dalam satu kesatuan usaha," ujar Adin.

Terkait dengan itu, lanjutnya, kepatuhan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, sesuai arah tujuan dari kebijakan PIT Berbasis Kuota.

Baca Juga

KKP Tertibkan 9 Kapal Ikan Indonesia Langgar Ketentuan Operasional

Dia menegaskan, KKP ke depan akan memperketat untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam implementasi PP 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota.
 
“Tindakan ini termasuk salah satu bentuk unreported fishing, sebab pemindahan muatan hasil tangkapan ikan menjadi tidak terlaporkan atau dapat mengacaukan data tangkapan ikan," tutur Adin.

Editor: Jeanny Aipassa