Anggaran Kartu Prakerja 2023 Turun Drastis Jadi Rp2,67 Triliun, Ini Penyebabnya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengatakan anggaran Program Kartu Prakerja 2023 turun drastis menjadi Rp2,67 triliun dari Rp18 triliun pada 2022. 

Menurut dia, penurunan anggaran program Kartu Prakerja secara drastis di tahun 2023 disebabkan adanya perubahan skema. Adapun Program Kartu Prakerja 2023 berubah menjadi skema normal, bukan lagi bersifat bantuan sosial (bansos). 

Baca Juga

Dorong Ekonomi Inklusif, Kemenkeu Perkuat Kolaborasi Melalui SMV Business Forum

"Ini karena skemanya tahun ini sudah berjalan normal, bukan lagi bersifat bansos atau semi bansos lagi. Jadi karena skemanya berubah, anggarannya juga turun drastis dari Rp18 triliun di 2022 menjadi Rp2,67 triliun," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (5/1/2023).

Dia menjelaskan, Program Kartu Prakerja 2023 tahap I menargetkan 595.000 peserta, dan secara total di tahun ini diputuskan jumlah pesertanya adalah 1 juta peserta. Dengan demikian, anggaran untuk 1 juta peserta Program Kartu Prakerja 2023 perlu ditambah sebesar Rp1,7 triliun di anggaran Rp2,67 triliun yang ditujukan untuk 595.000 peserta.

Baca Juga

Siap-siap, Program Kartu Prakerja Offline akan Dibuka di Kuartal I 2023

"Maka dari itu, masih perlu penambahan 450.000 peserta untuk mencapai target 1 juta," ujar Airlangga. 

Adapun pendaftaran Program Kartu Prakerja tahap I akan dibuka di triwulan I-2023. Bahkan, penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM, dan PKH boleh mendaftar menjadi peserta Kartu Prakerja.

Sebagai informasi, jumlah peserta Program Kartu Prakerja 2022 adalah sebanyak 4.984.790 penerima dengan total anggaran Rp18 triliun. Realisasinya pun mencapai Rp17,84 triliun atau 99,12 persen serapan anggarannya.

Editor: Jeanny Aipassa