Anggaran Pembangunan Infrastruktur IKN di 2024 Rp35,45 Triliun, Ini Rinciannya

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp35,45 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2024 mendatang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan total anggaran tersebut dialokasikan untuk masing-masing pekerjaan di beberapa unit kerja Kementerian PUPR, seperti Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Harga Pangan Naik Akhir Pekan, Cek Daftarnya

"Pada 2024 dukungan infrastruktur dasar IKN dialokasikan sebesar Rp35,45 triliun," ujar Basuki dalam Raker Bersama Komisi V DPR RI, Senin (20/11/2023).

Lebih rinci, Basuki memaparkan pada TA 2024 Ditjen SDA mendapatkan alokasi Rp1,58 triliun diantaranya untuk mengerjakan pengendalian banjir DAS Sungai 1A (lanjutan KIPP), Penanganan Banjir Sungai Sepaku, Penyempurnaan dan Penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta Pembangunan Embung KIPP, dan DAS Pamaluan.

9 Perusahaan Bakal Garap Perumahan di IKN, Mulai Groundbreaking Kuartal I 2024

Kemudian, Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi Rp16,67 triliun pada TA 2024 untuk membangun beberapa infrastruktur dasar di IKN seperti pembangunan jalan akses menuju jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sisi timur, jalan feader (distrik) di kawasan IKN, jalan tol seksi 3A, seksi 3B, seksi 5A, seksi 5B, seksi 6A, seksi 6B, dan seksi 6C-1, dan pembangunan bandara VVIP (sisi landasan udara).

Microsoft hingga Autodesk Bakal Bangun IKN jadi Kota Cerdas

Ditjen Cipta Karya mendapatkan alokasi Rp11,44 triliun untuk mengerjakan IPA dan bangunan pendukung SPAM sepaku serta jaringan perpipaan, IPAL 1,2,3 KIPP IKN serta jaringan perpipaannya, TPST 1 KIPP IKN, penataan sumbu kebangsaan tahap II, sumbu trioraja, dan pembangunan sistem proteksi kebakaran KIPP tahap I, bangunan gedung pada kawasan istana kepresidenan di IKN, bangunan Gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator dan kementerian laik serta kantor OIKN, sarana dan prasarana pemerintahan II, dan Kawasan Beranda Nusantara.

Lalu, Ditjen Perumahan mendapatkan alokasi Rp5,76 triliun yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan rumah tapak jabatan Menteri dan pembangunan Rumah Susun ASN dan Hankam di IKN.

Editor: Puti Aini Yasmin